Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menggegerkan relasi perdagangan global dengan memasang tarif pajak yang dinaikkan. Secara resmi, sebuah surat untuk Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan tarif pajak impor yang diberlakukan pada Indonesia adalah 32% yang semula hanya 10% sejak 1 Agustus 2025. Mengatasi keputusan tersebut, pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan harapan dapat menghadiahkan garis haluan yang lebih berpihak kepada rakyat Indonesia.
Pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan perundingan dengan pemerintah AS, Presiden Donald Trump terkait penurunan tarif pajak komoditas. Bidang perdagangan yang sangat dinamis diajak menghadapi tantangan baru yang terus bertambah besar. Hasil kesepakatan dari perundingan Indonesia dan AS adalah bebas tarif bagi produk Amerika yang masuk ke Indonesia, sementara produk Indonesia yang diekspor ke Amerika dikenakan pajak sebesar 19% yang sebelumnya 32%. Sebelumnya, 40% dari produk Amerika sudah dibebaskan bea pajak, namun kini meluas jadi sekitar 99%.
Selain menghilangkan segala hambatan non-tarif dan mengatur tarif impor barang-barang dari AS menjadi nol persen. Prabowo juga telah menyatakan niatnya untuk membeli komoditas energi dari AS sebagai bagian dari perjanjian perdagangan, dengan nilai total mencapai US$ 15 miliar atau setara dengan Rp 240 triliun (dengan asumsi nilai tukar Rp 16.000 per dolar AS). Selain itu, Indonesia akan mxembeli produk-produk pertanian dari AS senilai USD 4,5 miliar atau sekitar Rp 72 triliun dan juga 50 unit pesawat Boeing, terutama tipe Boeing 777.
Walaupun kesepakatan yang ditentukan AS atas Indonesia cukup berarti, namun tidak lebih besar dari yang diberikan kepada negara lain seperti Vietnam, yang semula 46% jadi hanya 20% alias lebih dari setengahnya. Bagaimanapun hal ini dapat memberi peluang bagi para eksportir Indonesia apabila daya beli masyarakat AS meningkat dan pada akhirnya efek domino pertumbuhan ekonomi dunia bekerja.
Indonesia akan dibanjiri produk AS yang harganya akan jadi jauh lebih murah dari sebelumnya. Hal ini tentu saja merupakan ancaman bagi beberapa sektor, utamanya sektor pertanian, peternakan dan energi, juga industri di Indonesia sebab ketidakseimbangan eksternal dan keharusan menyaingi produk luar negeri yang bebas pajak melonjak. Pemerintah perlu mengeluarkan kajian yang lebih rinci mengenai produk apa saja yang dikenakan pajak 0% dan tindakan responsif yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan ini sebagai bentuk penanganan yang efektif, berhubung pesaing pasar akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya terutama bagi pasar lokal. Produk impor AS utama di antaranya adalah biji-bijian (termasuk buah-buahan), mesin, bahan kimia organik, limbah industri makanan, pesawat, peralatan listrik, bubur kayu, peralatan optik, produk susu, dan plastik.
Selain dalam hal neraca perdagangan, ada pula kerugian yang ditelan oleh negara ini, yaitu pendapatan pajak dari produk-produk AS yang telah memberi kekuatan besar ekonomi selama ini hilang. Padahal, ketika perlambatan ekonomi global terjadi, komponen bea masuk dari pajak berkontribusi dengan pengaruh yang besar.
Seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah menjelaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam menyiasati kebijakan ini sebab negara lain berpotensi meminta tarif 0% juga kepada Indonesia. Jika menolak, maka Indonesia dapat dicap mengesampingkan perjanjian yang telah RI bangun secara bilateral, regional dan global.
Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengkaji bahwa subsidi energi akan melonjak naik dari anggaran yang diberikan ke RAPBN 2026 karena impor BBM dan LPG dari AS makin besar. Maka untuk mengantisipasi hal itu, Indonesia diingatkan untuk segera mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan memulai transisi energi. Jika harus beli minyak dari AS dengan harga lebih mahal, itu bisa merugikan.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti dampak kebijakan tarif baru yang perlu diwaspadai, terutama dari sisi impor produk pertanian dari AS senilai US$4,5 miliar yang kini bebas bea masuk. Ia menilai langkah ini memberi akses besar bagi produk AS dan bisa mengancam sektor pertanian nasional. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri serta melakukan kajian mendalam terhadap dampaknya, termasuk ke sektor industri dan manufaktur, apalagi di tengah penurunan kebijakan non-tarif seperti TKDN yang selama ini mendukung re-industrialisasi.
Sebagai masyarakat, ada beberapa peran yang bisa kita ambil dalam menghadapi aturan bebas pajak bagi AS ini.
1. Mendukung produk UMKM lokal agar usaha kecil tetap bertahan dan berkembang.
2. Bersikap lebih sadar saat belanja dengan memahami bahwa beli barang impor murah bisa berdampak ke penghasilan tetangga atau pelaku usaha lokal.
3. Bersuara di media sosial atau forum dengan menyampaikan pendapat atau kritik secara sopan jika merasa kebijakan ini merugikan UMKM.
4. Membantu promosi UMKM dengan membagikan produk lokal di media sosial atau ajak teman untuk beli dari pengusaha lokal.
5. Pelaku UMKM perlu berinovasi dengan meningkatkan kualitas dan ikut pelatihan agar bisa bersaing.
Kesepakatan dagang ini membuka peluang, namun juga membawa tantangan besar bagi industri dalam negeri. Pembebasan pajak impor produk AS bisa melemahkan sektor lokal jika tak diimbangi kebijakan perlindungan yang tepat. Masyarakat pun berperan penting: dukung produk lokal, belanja dengan bijak, dan bantu UMKM agar tetap bersaing. Indonesia harus sigap menjaga keseimbangan agar tetap mandiri di tengah arus perdagangan global yang semakin deras.
Referensi
BBC Indonesia. (2025, Juli 22). Trump kembali naikkan tarif untuk Indonesia: Apa dampaknya bagi ekonomi dan rakyat? BBC News. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9w125qepe5o
DetikNews. (2025, Juli 23). Dampak tarif 0% produk AS ke RI, negara lain bisa ikutan minta tarif 0. Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-8019796/dampak-tarif-0-produk-as-ke-ri-negara-lain-bisa-ikutan-minta-tarif-0
Hukumonline. (2025, Juli 24). Penurunan tarif Trump untuk RI dinilai menguntungkan, tapi risiko banjir impor dari AS mengintai. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/penurunan-tarif-trump-untuk-ri-dinilai-menguntungkan–tapi-risiko-banjir-impor-dari-as-mengintai-lt6878bbbab79f7/?page=all
Hukumonline. (2025, Juli 21). Ini yang harus dilakukan Indonesia jika tarif Trump terus mengancam. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-yang-harus-dilakukan-indonesia-jika-tarif-trump-terus-mengancam-lt686e1e61473ef/
Kontan. (2025, Juli 23). Tarif 0% untuk produk AS berpotensi menggerus pendapatan negara dari bea masuk impor. Kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/tarif-0-untuk-produk-as-berpotensi-menggerus-pendapatan-negara-dari-bea-masuk-impor
Reuters. (2025, Juli 22). Indonesia to cut tariffs, non-tariff barriers in US trade deal. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-cut-tariffs-non-tariff-barriers-us-trade-deal-2025-07-22/?utm_source=chatgpt.com
Tempo.co. (2025, Juli 22). 99 Persen produk AS dipatok tarif 0 persen masuk Indonesia, kok bisa? Tempo.co. https://www.tempo.co/ekonomi/99-persen-produk-as-dipatok-tarif-0-persen-masuk-indonesia-kok-bisa–2048891
